21 Mei, Memori Reformasi, dan Pesan Ekonomi Prabowo di Tengah Ketidakpastian Global
Oleh: Saskia Ubaidi
Tanggal 21 Mei selalu memiliki makna tersendiri dalam sejarah politik Indonesia.
Pada hari itu tahun 1998, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya setelah memimpin Indonesia selama 32 tahun. Pidato singkat dari Istana Merdeka tersebut menandai berakhirnya era Orde Baru di tengah tekanan krisis ekonomi dan gelombang gerakan mahasiswa yang menuntut reformasi.
Menjelang kejatuhan Orde Baru, Indonesia berada dalam suasana yang penuh kecemasan.
Nilai rupiah jatuh tajam. Harga kebutuhan pokok melonjak. Banyak perusahaan kolaps. Pengangguran meningkat. Di berbagai kampus, mahasiswa turun ke jalan membawa tuntutan perubahan politik dan penghapusan korupsi, kolusi, serta nepotisme.
Krisis saat itu akhirnya berkembang bukan hanya menjadi persoalan ekonomi, tetapi juga krisis kepercayaan terhadap negara.
Hampir tiga dekade kemudian, Indonesia memang berada dalam situasi yang berbeda. Demokrasi berjalan lebih terbuka. Pergantian kekuasaan berlangsung damai. Tidak ada suasana revolusioner seperti 1998.
Namun menariknya, tepat menjelang peringatan Reformasi 21 Mei 2026, publik kembali dihadapkan pada suasana ekonomi global yang penuh ketidakpastian.
Nilai dolar AS kembali menguat terhadap rupiah. Ketegangan geopolitik dunia, perang dagang, dan perlambatan ekonomi global mulai menjadi perhatian banyak negara, termasuk Indonesia.
Di tengah situasi itulah Presiden Prabowo Subianto hadir langsung dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 20 Mei 2026 untuk menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027.
Langkah tersebut cukup menyita perhatian publik karena biasanya penyampaian kerangka ekonomi dilakukan Menteri Keuangan. Namun kali ini Prabowo sendiri yang menyampaikan arah kebijakan fiskal pemerintah di hadapan parlemen.
Dalam pidatonya, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2027 berada di kisaran 5,8 hingga 6,5 persen. Inflasi dijaga pada level 1,5 sampai 3,5 persen dengan defisit APBN diproyeksikan sekitar 1,8 hingga 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Pemerintah juga menekankan fokus kebijakan pada ketahanan pangan, hilirisasi industri, pembangunan energi, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan investasi nasional.
Prabowo dalam pidatonya menegaskan bahwa APBN harus menjadi alat negara untuk melindungi rakyat dan menjaga stabilitas nasional di tengah situasi global yang tidak menentu.
Pesan tersebut dinilai penting karena tekanan ekonomi global saat ini mulai memengaruhi psikologi pasar dan masyarakat. Nilai tukar rupiah, harga kebutuhan hidup, dan arah ekonomi dunia kini menjadi perhatian publik hampir setiap hari.
Meski situasi Indonesia saat ini tidak dapat disamakan dengan krisis 1998, memori Reformasi membuat isu ekonomi tetap menjadi persoalan yang sensitif di ruang publik.
Jika pada 1998 keresahan tumbuh melalui kampus dan jalanan, maka pada 2026 keresahan bergerak cepat melalui media sosial dan ruang digital.
Masyarakat kini memantau nilai tukar rupiah, harga pangan, hingga kondisi global secara real time melalui layar telepon genggam mereka.
Karena itu, tantangan pemerintahan Prabowo hari ini bukan hanya menjaga angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga rasa percaya masyarakat bahwa negara tetap mampu mengendalikan keadaan di tengah dunia yang semakin tidak pasti.
Sebab sejarah Indonesia pernah menunjukkan bahwa ketika tekanan ekonomi mulai mengguncang rasa aman rakyat, suasana sosial dan politik perlahan dapat ikut berubah bersamanya.
