Beritaparlemen.com|Depok, — Wacana pemilihan Kepala Daerah yang dipilih melalui DPR atau DPRD masih menjadi perdebatan pro kontra. Meski sebagian menilai efisiensi anggaran, namun Bangsa Indonesia memiliki sejarah panjang demokrasi.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia PDI Perjuangan (PDI-P) Yuni Indriany menolak tegas wacana pemilihan kepala daerah melalui parlemen atau DPR dan DPRD.
“Kepala daerah harus tetap dipilih langsung oleh rakyat, bukan oleh segelintir elite politik. Pemilihan melalui Parlemen itu sebagai langkah mundur demokrasi,” katanya.
Menurutnya, pemilihan langsung adalah amanat reformasi dan wujud kedaulatan rakyat. Melalui pilkada langsung, lanjutnya, rakyat memiliki hak penuh untuk menentukan pemimpin yang mereka percaya, sekaligus menjadi sarana kontrol terhadap kekuasaan.
“Kami meyakini bahwa demokrasi yang sehat lahir dari partisipasi rakyat secara langsung,” ujarnya.
Dia menambahkan jika pemilihan diserahkan kepada DPR, maka potensi transaksi politik dan kepentingan elite akan semakin besar, dan ini tentu bertentangan dengan semangat kerakyatan yang diperjuangkan PDI Perjuangan.
“Oleh karena itu, kami PDI Perjuangan akan konsisten berdiri bersama rakyat, menjaga demokrasi, dan menolak segala bentuk kebijakan yang melemahkan hak politik masyarakat,” tukasnya.
Pimpinan PDIP melalui Rakernas juga dengan tegas menolak Pilkada dipilih oleh parlemen. Keputusan bulat tersebut juga dilakukan setelah mendengar suara rakyat. Partai berlambang banteng ini optimis akan mendapatkan dukungan dari sejumlah pimpinan partai.
Sebagaimana diketahui, wacana pemilihan Kepala Daerah diusulkan oleh Presiden Prabowo dan Partai Golkar. Usulan Bahlil disampaikan pada HUT Golkar ke-61.
