Presiden Prabowo Sampaikan Arah RAPBN 2027 di Tengah Ketidakpastian Global
Oleh : Saskia Ubaidi
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan langsung Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (20/5/2026). 
Langkah tersebut menarik perhatian publik karena biasanya penyampaian kerangka ekonomi dan fiskal dilakukan Menteri Keuangan. Namun kali ini Prabowo memilih hadir langsung di hadapan parlemen untuk menyampaikan arah kebijakan ekonomi pemerintah di tengah situasi global yang dinilai penuh ketidakpastian.
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa APBN bukan sekadar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen perjuangan bangsa untuk melindungi rakyat dan memperkuat fondasi ekonomi nasional.
“APBN adalah alat untuk melindungi rakyat. Alat untuk memperkokoh dasar-dasar dan sendi-sendi ekonomi bangsa,” ujar Prabowo dalam pidatonya di DPR RI.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 berada di kisaran 5,8 hingga 6,5 persen dengan inflasi dijaga pada rentang 1,5 sampai 3,5 persen. Sementara itu, defisit APBN diproyeksikan berada di kisaran 1,8 hingga 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Selain menjaga stabilitas fiskal, pemerintah juga menekankan fokus kebijakan pada ketahanan pangan, hilirisasi industri, pembangunan energi, penguatan investasi, penciptaan lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi rakyat.
Prabowo juga menyoroti situasi geopolitik dan geoekonomi dunia yang menurutnya sedang dipenuhi ketegangan dan ketidakpastian. Menurutnya, dinamika global tersebut akan berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi dalam negeri.
“Oleh karena itu, saya berpendapat Presiden Republik Indonesia harus hadir langsung menyampaikan pokok-pokok pikiran perekonomian dan pengelolaan negara,” kata Prabowo.
Penyampaian RAPBN 2027 kali ini juga berlangsung bertepatan dengan momentum Hari Kebangkitan Nasional dan menjelang peringatan Reformasi 21 Mei, yang secara historis identik dengan perubahan besar dalam politik dan ekonomi Indonesia.
Situasi ekonomi global saat ini memang berbeda dengan krisis 1998. Namun penguatan dolar AS, perlambatan ekonomi dunia, perang dagang, serta ketidakpastian geopolitik membuat isu ekonomi kembali menjadi perhatian publik.
Di era digital saat ini, tekanan ekonomi juga bergerak lebih cepat melalui ruang media sosial dan pasar keuangan yang sensitif terhadap sentimen global.
Karena itu, pidato Prabowo di DPR tidak hanya dibaca sebagai penyampaian kerangka fiskal tahunan, tetapi juga sebagai pesan politik bahwa pemerintah ingin menunjukkan stabilitas, optimisme, dan keyakinan bahwa Indonesia tetap memiliki arah ekonomi di tengah dunia yang terus berubah.
