Beritaparlemen.com|Cibinong – Asosiasi jasa kontruksi yang tergabung dalam FLAJK (Forum Lintas Asosiasi Jasa Kontruksi) Kabupaten Bogor, Sebanyak 22 orang, melaksanakan Audiensi dalam rangka menyampaikan aspirasi atau masukan agar dapat di sikapi oleh Komisi lll DPRD Kabupaten Bogor, Bertempat di Gedung Serbaguna DPRD Kabupaten Bogor. Kamis (02/5/2022).
Audiensi FLAJK diterima langsung oleh Ferry Roveo, dari Komisi lll DPRD Kabupaten Bogor , Ahmad Fatoni Komisi lll Fraksi PKS Kabupaten Bogor, Novi (Sekwan), pada pukul 13:00.wib.
Sementara dari FLAJK dihadiri oleh Ketua FLAJK Belman Pangaribuan, Ahmad Maulana (ketua asperlanas), Patar H(Bendahara Gabdeknas), Budiansyah(Penasehat), Kassey Indra (Bendahara FLAJK, Ketua Askumnas), Henro(Askindo), Irwan MK (Perkopindo),Yudi AS (Arkindo), Jopie (Ketua Gafkaindo), Syarif Gunawan (Ketua Aksindo), Syamsi A (Hipsindo)
Belman Pangaribuan Ketua FLAJK menyampaikan terkait dengan adanya pengkelompokan atau pengkotakan kontraktor yang merupakan kesalahan pemerintah pusat, karena sistem yang kurang tepat, sementara untuk pengajuan proyek dikabupaten bogor agar persyaratan di permudah atau tidak terlalu berat, “ungkapnya.
Agar Pemerintah Kabupaten Bogor memberikan peluang peluang kepada kontraktor lokal, dan menyampaikan semua aspirasi kami ke ketua DPRD,”pungkasnya.
Ahmad Fatoni Komisi lll dari Fraksi PKS, menjawab penyampaian aspirasi dari FLAJK , alhamdulillah hari bisa tersampaikan terkait Dinas PUPR dan Dinas ULP Kabupaten Bogor, karena banyak proyek nya ada masalah di PUPR,”tuturnya.
Ahmad Fatoni menerangkan” Saat Sidak ke PUPR, Pihak kami menanyakan langsung prihal perusahan jasa kontruksi yang mengerjakan proyek infrastruktur ini, kontraktor nya dari mana, kami sangat terkejut, mereka menjawab kontraktor nya dari luar daerah daerah, bukan dari Kabupaten Bogor, dan yang menjadi pertanyaan kami, apa di kabupaten bogor tidak ada kontraktor,” tegasnya.
Ia menambahkan, Artinya semua keluhan yang di sampai kan olah FLAJK , jadi dengan kedatangan bapak bapak ini, setelah menyampaikan aspirasi dan melaporkan perlakuan yang tidak sama atau tidak adil,” tambahnya.
Secara resmi nanti akan kita laporkan ke pimpinan ketua DPRD Kabupaten Bogor , karena pada dasarnya APBD ini milik rakyat, agar kontraktor kontraktor lokal dapat merasakannya, dan mendapatkan peluang yang sama,”Kata Ahmad Fatoni.
Saya berharap pertemuan ini jangan hanya ada masalah saja, tapi agar dapat komunikasi dan mengevaluasi berkesinambungan, ” tegasnya.
Sementara Ferry Roveo, dari Komisi lll menambahkan “Apa yang disampaikan pak Sarif dan rekan-rekan FLAJK terkait Kontraktor dikotakan-kotakan oleh Kadin, kita akan merekomendasikan FLAJK ke dinas terkait, bahwa Kontraktor yang tergabung di FLAJK siap membantu pemerintah kabupaten dalam membangun infrastruktur,”ungkapnya.
