Beritaparlemen.com|Bogor – Bogor Discussion Club (BDC) yang di motori oleh Tokoh Pemuda Bogor, Mohammad Burhani dan pimpinan umum media Pelita Baru, HRM. Danang Donoroso serta Pimpinan Umum BogorUpdate.com, Effendi Tobing, mengadakan refleksi akhir tahun 2022 bertemakan “Oligarki di Mata Pemerintah dan Rakyat Demi Perbaikan Untuk Bogor Bangkit”, bertempat di Ball Room M-One Hotel, Cimandala, Sukaraja, Kabupaten Bogor.
Dalam diskusi publik refleksi akhir tahun 2022 ini, yang menjadi host adalah Nurcholis Fardillah alias Fadil. Sebagai pembuka, Burhani yang merupakan mantan ketua DPD KNPI Kabupaten Bogor periode 2015-2018 itu menjelaskan, berjalannya acara diskusi publik akhir tahun ini tidak terlepas dari kerjasama yang baik dari semua pihak seperti para tokoh media dan rekan media dari Harian Pelita Baru, Rakyat Bogor dan tim Event Organizer (EO) redaksional BogorUpdate.com.
Tujuannya sendiri untuk menilik pemahaman Oligarki (struktur kekuasaan/pemangku kebijakan, red), dan agar Bogor Discusion Club dapat menjadi wadah demi menyerap aspirasi masyarakat Bogor khususnya melalui forum diskusi seperti yang tengah dilakukannya pada hari ini.
“Jadi bermula saya berdiskusi dengan beberapa tokoh Kabupaten Bogor bahwa Bogor ini harus memiliki wadah untuk berdiskusi dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah setempat. Karena Bogor ini harus kompak, Bogor harus kuat demi perbaikan kedepan,” tegas pria yang kerap disapa Kang Burhan dalam sambutannya, Senin (19/12/22).
Ia juga menyampaikan, bagi tamu undangan yang hadir mulai dar lintas ormas hingga pengamat pemerintah dan tokok Pers diharapkan agar saat bersuara jangan sungkan-sungkan untuk mengungkapkan apa adanya mengenai kondisi Bogor saat ini.
“Untuk yang hadir dalam forum BDC ini, jangan sungkan-sungkan menyampaikan apa yang menjadi unek-unek dan juga keinginan yang ingin disampaikan. Dan mudah-mudahan hasil dari diskusi melalui BDC ini bisa menghasilkan solusi dan masukan serta bisa membantu menyelesaikan masalah apa yang terjadi di wilayah Kabupaten Bogor saat ini,” ucap Burhani selaku CEO Social Business tersebut.
Sementara itu, ketua panitia acara BDC, Saiful Kurnia mengungkapkan, dengan adanya diskusi akhir tahun 2022 ini bisa menghasillan dan menyelesaikan segala persoalan yang ada di Bogor ini. Dikarenakan, sambungnya, pemerintahan di era modern saat ini lebih banyak lahir dari sistem Demokrasi dengan proses berliku selain biayanya sangat mahal. Bentuknya pemilihan langsung dari pusat sampai ke daerah dengan melibatkan jutaan masyarakat.
“Dan inilah kesepakatan konstitusi meski segala resiko yang muncul akan sangat berat untuk siapa saja yang maju jadi pemimpin. Juga, penjabaran tema politik pembangunan, antara kemakmuran rakyat dan oligarki akan jadi topik utama isu yang dikembangkan oleh sejumlah narasumber dalam acara refleksi akhir tahun 2022 melalui Bogor Discusion Club ini,” bebernya.
Masih ditempat sama, pengamat kebijakan publik, Yusfitriadi menyampaikan bila membahas soal oligarki atau penguasa selaku pemangku kebijakan di pemerintahan daerah hingga pusat karena melalui partai politik (Parpol).
“Tak dipungkiri, bahwa Indonesia ini di tata dan dikelola oleh parpol dengan berbagai macam instrumen-instrumen penting lainnya,” terangnya.
Menurutnya, Indonesia sendiri memiliki dua (2) permalasahan besar soal partai politik yang mana sampai saat belum terselesaikan. Misalnya, berbicara soal maju atau tidaknya suatu demokrasi di negeri ini, dia bertanya parpol mana yang demokrasi kepada masyarakat.
“Itu kan banyak kita bisa buktikan dengan berbagai macam indikator-indikator yang menjadi faktor utama. Seperti salah satu parpol yang lebih mementingkan kepentingan golongannya, padahal seharusnya mereka lebih menakar diri sudah sejauh mana dalam menyerap aspirasi dari masyarakat lalu disampaikan kepada pemerintah atau Oligarki itu sendiri,” tuturnya.
Lebih lanjut Yusfitriadi menerangkan, dalam menilai oligarki di negeri ini memiliki nilai perspektif sederhana. Diantaranya, oligarki terjadi karena adanya sebuah konspirasi dari salah satu pengusaha dengan penguasa. Baginya, itu merupakan konspirasi sederhana bila membahas soal oligarksi di mata masyarakatnya.
“Intinya bukan tidak boleh kerjasama antara pengusaha dan penguasa itu, tapi kerjasama harus dimaknai sinergitas supaya tidak terjadi oligarki tersebut. Tapi, bilamana kerjasamanya itu bersifat konspiratif maka sudah dipastikan itu akan menimbulkan oligarki,” jelas Yusfitriadi.
Selain itu, sambungnya, berbicara soal perspektif oligarki di Kabupaten Bogor juga dapat dilihat saat Pilkada 2018 lalu. Yang mana, sudah terlihat jelas saat itu bagaimana tatanan dan aktor-aktor partai politik itu dikendalikan oleh satu, dua, atau tiga orang saja.
“Dan ini lah cerminan dari Oligarki yang bermuara pada problem-problem di partai politik,” paparnya.
“Kemudian yang selanjutnya adalah, menutup partisipatif yang mana masyarakat tidak lagi dilibatkan berbagai macam program dari pemerintahan,” tutupnya.
Untuk diketahui, hadir narasumber dalam diskusi publik refleksi akhir tahun tersebut, diantaranya, CEO SBC Muhammad Burhani, Pimpinan Umum Pelita Baru HRM. Danang Donoroso, Pengamat kebijakan publik Yusfitriadi, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, pimpinan Umum BogorUpdate.com Effendi Tobing, Ketua PWI Kabupaten Bogor H. Subagiyo, Tokoh Pemuda Bogor Barat Dawak Faturrahman, Ketua Presidium Bogor Timur Alhafiz Rana, Aktivis/Mahasiswa Hendi, Ketua HIPMI Kabupaten Bogor Achmad Hidayat, Ketua Karang Taruna Kabupaten Bogor Irfan Darajat, Ketua Umum HPPMI Aldi Supriyadi, Ketua Umum BBR Dudi R. Mahdi serta Marcellinus, Ketua Aliansi Ormas Bersatu (AOB) Bahri Warhangan.
