Beritaparlemen.com|Cibinong – Ditengah gencarnya kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor, Anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Bogor, Achmad Fathoni memberikan masukan.
Menurutnya, pembangunan Kabupaten Bogor sepertinya kurang ada perencanaan yang baik dan tidak memperhatikan skala prioritas kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu di masa proses perencanaan dan penyerapan aspirasi melalui jalur Musrembang dia berharap empat hal ini diperhatikan.
“Prioritas dan Pemerataan pembangunan infrastruktur juga harus diperhatikan. Jangan sampai ngejomplang, ada yang anggarannya sampai ratusan miliar terus digelontorin, sementara ada yang sebenarnya sudah parah dan membahayakan, hanya butuh beberapa miliar saja tapi malah dibiarkan saja bertahun-tahun sampai membahayakan,” tegas Fathoni sapaan akrabnya itu kepada Beritaparlemen.com.
Anggota Legislatif (Aleg) Partai PKS itu memaparkan, hal pertama hang harus diperhatikam Pemkab Bogor ialah pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan jalan serta pemerataannya. Bahkan, dia beberapa kali ingatkan agar DPUPR mendata berapa Kilometer jalan di Kabupaten Bogor. Kemudian berapa persen yang masih buruk/rusak sehingga membahayakan dan mengganggu mobilitas. Sehingga harus segera dilakukan peningkatan jalan dengan pengecoran. Berapa persen yang harus dianggarkan pemeliharaan.
“Kedua, penanganan drainase lingkungan dan penataan permukiman kumuh. Pertumbuhan permukiman dan perumahan sangat pesat, tapi sayang sekali tidak diikuti perencanaan dan penataan yang baik. Jika tidak segera ditangani, ini akan menimbulkan permasalahan yang komplek, dari banjir, kebersihan lingkungan sampai kesehatan warga. Banyak saluran drainase kita yang tidak nyambung dan terintegrasi. Perbatasan perkampungan dengan kawasan perumahan juga banyak TPT yang tidak dibangun dengan baik,” jelasnya.
Fathoni menambahkan, selain hal tadi ada juga pengembangan dan pengelolaan pariwisata serta energi baru terbarukan. Kabupaten Bogor punya jargon sport and tourism, tapi sayang banyak potensi wisata, terutama di timur kurang diperhatikan Pemda.
“Banyak dikelola swadaya masyarakat sehingga lambat perkembangannya serta kurang menambah PAD. Contoh Green Canyon di Cikutamahi, Cariu yang justru lebih dikelola Pemda Karawang. Potensi EBT yang besar juga masih dibiarkan seperti potensi PLTMH (mikro hidro) dan panas bumi. Juga angin, matahari dan biogas,” paparnya.
Sedangkan untuk yang ke empat, lanjut Fathoni, ialah penanganan lingkungan hidup dan penataan ruang. Pencemaran tanah, air dan udara di kab Bogor sudah sering terjadi, tapi banyak yang tidak ditindak tegas dan tuntas.
“Demikian juga banyak pelanggaran pemanfaatan lahan yang terjadi dan dibiarkan. Ini mengakibatkan kerusakan lingkungan dan bencana, harus segera ditangani dengan serius. Saya berharap Ibu Bupati benar-benar bisa memperhatikan prioritas keluhan dan permasalahan yang dihadapi warga Kabupaten Bogor. Keempat hal di atas, tentu tidak mengabaikan urusan mendasar seperti pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat,” tukasnya.(Hdr)
