Beritaparlemen.com|Depok, — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menggelar Sidang Paripurna dalam rangka Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2023, Penyampaian Raperda Kota Depok Tahap 1 Propemperda Tahun 2024, Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap 3 (tiga) Raperda Kota Depok, Jawaban Wali Kota atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dan Pembentukan Panitia Khusus, Kamis (28/03/2024).
Rapat Paripurna DPRD Kota Depok dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Depok, TM. Yusufsyah Putra, didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Depok Hendrik tangke Allo, serta dihadiri Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono.
Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono menyampaikan LKPJ Wali Kota Depok tahun anggaran 2023 menguraikan kebijakan strategis Pemerintah Kota Depok berkaitan dengan upaya menggerakkan perekonomian di Kota Depok, utamanya pemulihan pasca Pandemi Covid 19 melalui pemberdayaan dan pengembangan UMKM peran strategis UMKM di kota Depok.
“Pemkot Depok menghadirkan kebijakan penciptaan 5000 pengusaha baru atau startup baru dan 1000 perempuan pengusaha,” kata Imam Budi Hatono.
Imam mengatakan, ada 4 aspek pembaharuan atau novelty dari inovasi kebijakan diantaranya, tersedianya pusat data UMKM yang memberikan kemudahan akses informasi dari hulu ke hilir bagi masyarakat, model intervensi pemberdayaan dan pengembangan wirausaha baru dari hulu ke hilir melalui 5 pilar yaitu, 1.Pelatihan pendampingan perizinan akses promosi, 2. Pemasaran serta akses permodalan. 3. Pengembangan kewirausahaan yang fokus pada inklusivitas utama pada perempuan kepala keluarga, Pemkot Depok hadir memberikan perlindungan terhadap pertahanan ekonomi kelompok rentan perempuan.
“Keempat kebijakan mengembangkan ekosistem startup dimana sebelumnya di Kota Depok telah tumbuh besar antara lokal, nasional maupun Internasional dan kelima realisasi pendapatan tahun 2023 sebagaimana disampaikan, terdapat saldo akhir sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan berkenaan Silpa tahun 2023 sebesar 274 miliar,” ujarnya.