Beritaparlemen.com|Cibinong – Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bogor mengaku tidak diajak bicara dalam rapat Paripurna untuk melakukan rotasi pimpinan Komisi yang digelar di Ruang rapat DPRD Kabupaten Bogor, pada Rabu sore (16/3/22).
Dengan tidak dilibatkannya dalam rapat tertutup tersebut, Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bogor menyatakan bahwa posisinya saat ini semakin menguatkan hanya berkoalisi bersama rakyat. Selain itu PKS juga akan tetap komitmen untuk mengawasi dan mengkritisi terhadap kinerja eksekutif.
Dalam rapat paripurna tertutup itu dilakukan rotasi sejumlah Anggota DPRD dari berbagai fraksi, namun tidak untuk PKS. Fraksi partai berlambang padi dan bulan sabit kembar ini berada di posisinya seperti semula. Tidak ada jabatan pimpinan yang diberikan kepada Aleg Fraksi PKS, meskipun menjadi peraih kursi nomor 2 terbanyak setelah partai Gerindra.
Saat dikonfirmasi, Ketua Fraksi PKS Fikri Hudi Oktiarwan menyatakan bahwa pihaknya tidak ada beban untuk mengkritisi kebijakan Pemerintah Kabupaten. Bahkan, pihaknya bisa lebih fokus melakukan tugas, karena tidak ada beban apapun, hanya murni berjuang melayani rakyat.
“Perihal tak hadirnya Fraksi PKS dalam rapat paripurna dirinya mengatakan jika sesuatu hal yang belum finish pada keputusan sebaiknya ditunda dan jangan dipaksakan, namun permohonan kami tidak diindahkan. Oleh karena itu, kami akan memperkokoh berkoalisi dengan rakyat, untuk mengkritisi Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor agar tidak salah arus,” ucapnya saat di hubungi Beritaparlemen.com, Kamis (17/3/22).
Menurutnya, Dewan itu fungsinya pengawasan, disini Fraksi PKS akan memaksimalkan anggota – anggota yang memiliki daya kritis untuk tetap mengawasi pelaksanaan pemerintahan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.
“Tidak ada beban politik bagi kami untuk mengawal pembangunan di Kabupaten Bogor. Kami juga mengajak dan mengimbau, terutama untuk Anggota Fraksi PKS, dan umumnya Anggota DPRD Kabupaten Bogor, apalagi yang mendapat tugas sebagai pimpinan agar selalu mengutamakan kepentingan rakyat, melayani kebutuhan rakyat. Tidak mengabaikan apalagi menomorduakannya hanya demi kepentingan politik praktis,” tambah politikus lulusan FISIP Universitas Indonesia ini dengan tegas.
Fikri menambahkan, pihaknya yakin Kabupaten Bogor akan berkembang pesat dan merata jika Pemerintah dan DPRD menjalankan tupoksinya secara maksimal.
“APBD Kabupaten Bogor tahun 2022 yang nilainya mencapai 7,76 triliun harus dikawal. Masyarakat harus merasakan pembangunan dengan nilai yang cukup besar itu. Ditambah lagi ekonomi masyarakat juga harus bangkit setelah pandemi ini,” pungkasnya.
Intinya, masih kata dia pihaknya akan selalu hadir untuk rakyat. “Dan kita berkoalisi dengan rakyat, masyarakat bisa menilai bahwasannya PKS akan selalu hadir untuk yang membutuhkan dan akan selalu menggaungkan aspirasi masyarakat,” tutupnya.
