Berita Parlemen
FituredRagam

Presiden Jokowi Membuka Rakernas Badan Kesejahteraan Mesjid, Harus Aktif Kembali Seperti Tahun 60-an

Presiden Jokowi Membuka Rakernas Badan Kesejahteraan Mesjid, Harus Aktif Kembali Seperti Tahun 60-an

beritaparlemen.com|Jakarta, — Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan agar keberadaan Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) dapat mendorong masjid menjadi pusat pembinaan umat dan kemajuan bangsa.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BKM, di Istana Negara, Rabu (08/11/2023).

“Melalui peran BKM kita harapkan rumah-rumah ibadah ini dapat dikelola secara profesional, moderat, dan berdaya, maslahat bagi umat, sehingga masjid dapat menjadi pusat pembinaan umat, menjadi pusat kemajuan bangsa, dan masjid yang ramah bagi semuanya,” ujar Presiden.

Presiden meyakini, dengan anggota yang mencapai lebih dari 17.600 masjid dan tersebar di seluruh pelosok tanah air, potensi manfaat BKM sangat besar bagi umat Isalam dan bangsa Indonesia. Presiden juga berharap agar rumah-rumah ibadah dapat menjadi tempat yang khidmat untuk beribadah, mempersatukan keberagaman, sekaligus tempat yang edukatif  untuk pembelajaran karakter.

“Saya juga berharap pengurus BKM, baik yang di pusat maupun yang di daerah, ini dapat aktif bersinergi, aktif berkolaborasi untuk menjaga masjid dari ancaman intoleransi dan ekstremisme serta dari politisasi yang memecah belah, yang tidak mempersatukan kita, tidak menjadikan kita rukun, sehingga persatuan dan kesatuan bangsa dapat terus dijaga,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengapresiasi upaya revitalisasi BKM yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Menurut Presiden BKM telah ada sejak tahun 1964.

“Dua minggu yang lalu Pak Menteri bisik-bisik ke saya, ‘Pak, ini ada BKM harus kita aktifkan kembali seperti yang lalu-lalu tahun-tahun 60-an.’ Saya sampaikan, ‘Siap Pak Menteri.’ Maksudnya siap itu kalau ada regulasi yang diperlukan kami siapkan, entah itu perpres, entah itu keppres, nanti kita siapkan. Yang lain-lainnya urusannya Pak Menteri,” pungkasnya. (DND/UN)

 

Related posts

Realisasi Belanja Daerah Kota Depok 92,06%, Efesiensi Harus Ditingkatkan

Redaksi

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Pradi Supriyatna: BPMU Bukan Dihapus,Tapi Agar Tepat Sasaran

Redaksi

Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bogor ke Bali, Dipersoalkan

Redaksi

Presiden RI Joko Widodo Meresmikan Terminal Tipe A Tingkir, Kota Salatiga, Terminal Paya Ilang, Kab. Aceh Tengah dan Terminal Anak Air, Kota Padang

Redaksi

Anggota Komisi A DPRD Depok Soroti Kebijakan WFH Bagi ASN

Redaksi

Ketua DPRD Kota Depok, Renja OPD Sekretariat DPRD Proses Penyelarasan Dengan Pokir Dewan

Redaksi

Leave a Comment