Beritaparlemen.com|Depok, — Rapat Paripurna DPRD Kota Depok dalam rangka Penyampaian Raperda Usul Prakarsa DPRD Kota Depok yang diajukan Komisi D DPRD Kota Depok, digelar pada hari Senen, 13 November 2023.
Pada kesempatan tersebut disampaikan bahwa Raperda usul prakarsa DPRD Kota Depok tentang Ketenagakerjaan berdasarkan pada Rapat paripurna internal dalam rangka penyampaian dan persetujuan raperda usul prakarsa alat kelengkapan DPRD Kota Depok menjadi raperda usul prakarsa DPRD Kota Depok pada tanggal 31 Oktober 2023.
Selanjutnya dijelaskan bahwa amanat dari Pembukaan UUD 1945 menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) didirikan dengan tujuan “untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”.
Dasar konstitusional tersebut yang kemudian dijabarkan lebih detail dalam beberapa pasal dalam UUD 1945, salah satunya adalah pasal 27 ayat (2), yang menyebutkan secara jelas dan tegas bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Ayat ini memuat pengakuan dan jaminan bagi warga negara Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan dan mencapai tingkat kehidupan yang layak bagi kemanusia.
Sebagai Tindak lanjut dari pengaturan ketenagakerjaan di Kota Depok yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka DPRD Kota Depok menginisiasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Ketenagakerjaan untuk memastikan agar terwujudnya perencanaan ketenagakerjaan yang optimal, peningkatan pemberdayaan dan penyerapan tenaga kerja lokal di Kota Depok, serta meningkatnya kesejahteraan warga Kota Depok dengan pendekatan optimalisasi peluang kerja, pemagangan, pemenuhan upah yang sesuai dengan ketentuan, serta perlindungan tenaga kerja dalam suatu hubungan industrial yang harmonis.
Raperda ini diharapkan mampu mengikat seluruh pelaku usaha dan mengintegrasikan upaya, agar pelayanan Terpadu Satu Pintu mewajibkan atau mensyaratkan penyerapan, penyaluran, dan penempatan tenaga kerja yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan serta guna mewujudkan percepatan, perluasan dan peningkatan perlindungan Pekerja berdasarkan hubungan ketenagakerjaan yang harmonis.
