Beritaparlemen.com|Jakarta, — Satu tahun masa Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menghasilkan capain signifikan, terobosan dan tantangan yang dihadapi. Pencapaian ini menjadi pondasi penting untuk mewujudkan keamanan dan ketahanan Nasional yang kokoh dan berkelanjutan.
“Pemerintahan Prabowo-Gibran telah berhasil membangun pondasi penting dalam satu tahun ini. Ada banyak capaian, namun tantangan tetap menanti di setiap sektornya, Direktur Eksekutif Ruang Damai Zainal Abidin seusai acara Rembuk Warga Nasional Aliansi Pemuda Rakyat dan Petani Muda Menggugat
Evaluasi Pemerintahan Prabowo-Gibran dalam Setahun “Harapan, Kenyataan dan Ancaman”.
Rembuk Akbar Aktivis Muda tersebut merupakan sinergi Ruang Damai dan PTMI. Salah satunya membangun pondasi kuat di tengah tantangan, apresiasi dan kritik sebagai pupuk penyubur.
Kegiatan dihadiri oleh berbabagai pakar dan ahli yang kompeten di bidangnya, diantaranya Prof. Rumadi Ahmad, M. Ag. Staf Ahli Menteri HAM, Dr. Ida Ruwaida, M.SI. selaku Sosiolog UI, Muhammad Syauqillah, Ph.D selaku Ahli Kajian Timur Tengah UI, Ali Rif’an, M.Si selaku Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia & Dosen FISIP UIN Jakarta dan moderator Septi Rahmawati, M.Pd. selaku tokoh Pergerakan Perempuan Nasional.
Acara tersebut juga dihadiri oleh ratusan aktivis muda, aktivis petani, tokoh-tokoh pergerakan perempuan, perwakilan OKP, ORMAS, OMS dan tokoh pemuda dari berbagai daerah seperti Sumatera, Jawa, NTB, Sulawesi, hingga Maluku.
Zainal mengungkapkan Indonesia berhasil mempertahankan status sebagai negara dengan tingkat ancaman terorisme yang terkendali. Menurut data lembaga global, Indeks Terorisme Indonesia menunjukkan tren yang stabil atau bahkan membaik.
“Kondisi ini mencerminkan keberhasilan aparat keamanan dalam mencegah aksi besar teror. Tentu, capaian ini menjadi modal penting bagi pembangunan dan investasi Nasional,” kata Koordinator Aliansi Pemuda Rakyat dan Petani Muda Menggugat ini.
Menurutnya, di Sektor Ekonomi Keuangan, Indonesia menunjukkan resiliensi yang kuat. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal II tahun 2025 tercatat sebesar 5,12%, menjadikannya salah satu yang tertinggi di antara negara-negara G-20. Angka ini menegaskan solidnya ketahanan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global. Komitmen terhadap kedaulatan pangan diwujudkan melalui Program Sosial Pangan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menjangkau masyarakat luas. Program ini menargetkan 83 juta penerima manfaat, termasuk anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui.
“Sebagai investasi masa depan sumber daya manusia Indonesia. Melalui program ini, produksi beras nasional hingga Agustus 2025 mencapai 21,76 Juta Ton dengan cadangan beras nasional sebesar 4 Juta Ton, menunjukkan langkah nyata menuju swasembada,”jelasnya.
Meskipun banyak capaian, pemerintah secara terbuka mengakui bahwa masih terdapat sektor-sektor yang “setengah matang.” Isu krusial yang menjadi PR besar adalah kesejahteraan petani dan kedaulatan pangan.
“Pemerintah berkomitmen untuk mengatasi disparitas harga jual hasil panen petani agar janji swasembada tidak sekadar menjadi slogan hiasan, melainkan realita bagi seluruh petani,” terangnya.
Ketua Umum PTMI Muhammad Risal menilai pemerintahan Prabowo telah meletakan pondasi kuat untuk masa depan Indonesia. Salah satunya akselerasi pencapaian swasembada pangan Nasional pada tahun pertama. “Hal ini menggambarkan tekad dan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan,”jelasnya..
Risal berharap sentral-sentral lumbung pangan nasional harus ditetapkan dalam Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Menurutnya agar lahan produktif pertanian terjamin keberlanjutan pengelolaan dan tidak mengalami konversi lahan pertanian secara besar. “Keberlanjutan lahan pertanian (sustainable land) menjadi kunci pencapaian swasembada pangan,”jelasnya.
Optimisme Indonesia Maju Dibawah Pondasi Yang Kuat
Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Prof. Dr. Rumadi Ahmad menuturkan Pemerintahan saat ini memiliki arah pembangunan yang terangkum dalam Asta Cita, dengan delapan fokus utama.
Diantaranya memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Menurutnya, program MBG tidak hanya pangan tapi juga bagian dari pemenuhan HAM. Meski begitu, di lapangan perlu perbaikan seperti transparansi dan efektivitas pelaksanaan.
“Begitu juga dengan program Sekolah Rakyat yang didesain untuk memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Belum lagi, koperasi merah putih bentuk keberpihakan pemerintah terhadap pelayanan dasar dan ekonomi rakyat,”terangnya.
Ia menambahkan, pondasi Pemerintahan Prabowo–Gibran telah terbentuk dengan cukup baik. Namun, lanjutnya, tantangan terbesar adalah memastikan birokrasi mampu men-deliver visi dan agenda presiden secara efektif. Pihaknya optimisme bahwa dengan pengawalan publik dan penyempurnaan birokrasi, pemerintahan ini berpotensi berhasil di tahun-tahun mendatang.
“Kita masih punya harapan besar bahwa pemerintah ini akan berhasil di masa yang akan datang, asalkan pondasi yang sudah diletakkan dapat dieksekusi dengan baik oleh mesin birokrasi,”katanya.
Waspadai Generasi Strawbery
Sosiolog Universitas Indonesia Dr. Ida Ruwaida, M.Si mengungkapkan pembangunan sosial harus menjadi inti dari pembangunan Nasional, bukan sekadar pelengkap ekonomi. Dirinya
menyoroti pentingnya institusi pendidikan sebagai pintu utama revolusi mental, karena pendidikan merupakan fondasi pembentukan karakter dan ketahanan sosial.
“Pentingnya membangun resiliensi generasi muda agar tidak menjadi strawberry generation tampak manis dan segar, tetapi mudah rapuh menghadapi tekanan hidup. Tiga pilar penting dalam pembangunan sosial transformatif. Yaitu: sejauh mana masyarakat diberdayakan, keberlanjutan program dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi perubahan dan krisis,”tuturnya.
Dia mengingatkan pembangunan sosial harus lintas sektor dan transdisiplin, agar kebijakan pemerintah tidak bersifat parsial dan bisa memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Refleksi setahun ini seharusnya tidak hanya mengkritik, tapi memberi masukan kontributif agar dana rakyat dapat digunakan secara efektif dan berkelanjutan,”jelasnya.
Pengawasan Pengaruh Digital Bagi generasi milenial
Pakar Kajian Timur Tengah tengah dan Pengamat Yerorisme dari UI Muhammad Syauqillah, Ph.D. Menurutnya, dalam dua tahun terakhir terjadi pergeseran peta terorisme global dari kawasan Timur Tengah menuju wilayah Sahil, Afrika, dengan intensitas tinggi di negara seperti Komoro dan Nigeria. Ia menambahkan bahwa Indonesia saat ini menempati peringkat ke-45 dalam World Terrorism Index (kategori low impact), naik dari posisi ke-54 tahun sebelumnya.
“Kita mengkhawatiran tren baru rekrutmen anak di bawah 14 tahun melalui game online, dengan kasus terbaru melibatkan 13 anak karena penyebaran ideologi ekstrem di media sosial sangat masif, terutama di platform tertutup seperti Telegram,”terangnya.
Syauqi Mendorong agar pasal-pasal baru dalam KUHP 2023 (Pasal 188–190) dapat digunakan untuk menindak penyebaran ideologi ekstrem dan anti-Pancasila. Dikatakannya, adanya crowdfunding dan donasi sosial sering disalahgunakan untuk pendanaan terorisme, terutama lewat isu Palestina dan platform dark web atau cryptocurrency. Berdasarkan laporan PPATK menunjukkan NPO (Non-Profit Organization) sering dijadikan sarana pengumpulan dana oleh kelompok teror.
Ia menyarankan masyarakat agar menyalurkan donasi hanya melalui lembaga resmi seperti Baznas, LAZISNU, dan LAZISMU yang transparan dan pro-negara. “Kita mengingatkan pentingnya pengawasan pemerintah terhadap lembaga filantropi yang tidak jelas afiliasinya. Zero terror attack bukan berarti aman. Ancaman ideologi ekstrem di dunia maya justru makin masif. Tantangan kita hari ini adalah menjaga anak muda agar tidak kehilangan arah di ruang digital,”katanya.
Purbaya Efek
Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia ; Ali Rif’an, M.Si mengatakan dari berbagai survei Nasional, tingkat kepuasan publik (approval rating) terhadap kinerja Presiden Prabowo berada di kisaran 80–83%. Menurutnya angka yang dinilai stabil sejak awal masa pemerintahan. Disebutkan bahwa pada 100 hari pertama, approval rating mencapai 80,9%, dan hingga Oktober 2025 angkanya tetap tinggi karena kondisi ekonomi nasional yang membaik.
Dirinya menyoroti penyokong stabilitas ekonomi melalui peran Menteri Keuangan Pak Purbaya dinilai memberikan gebrakan fiskal dan komunikasi publik yang optimis.
Kebijakan pemindahan dana Rp 200 triliun dari Bank Sentral ke lima Bank BUMN, yang memicu perputaran ekonomi dan optimisme kelas menengah. “Kebijakan tersebut dianggap memberi dampak positif dan meningkatkan optimisme publik terhadap arah ekonomi Nasional,”terangnya.
Disampaikannya, bahwa arah kebijakan Presiden Prabowo lebih fokus pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) dibandingkan pembangunan infrastruktur seperti era Jokowi. Ali menilai bahwa program-program tersebut bukan hanya populis, tetapi juga berdampak struktural terhadap ekonomi masyarakat bawah. Dalam aspek politik, disebutkan bahwa Presiden Prabowo tercatat melakukan reshuffle kabinet terbanyak dalam satu tahun dibandingkan presiden sebelumnya (SBY dan Jokowi).
“Tujuan reshuffle dinilai untuk memastikan seluruh menteri dan kepala lembaga memiliki visi yang selaras, bukan sekadar akomodasi politik pasca-pilpres dan menandai pergeseran kendali pemerintahan secara penuh di tangan Presiden Prabowo. Ini menunjukkan kepemimpinan yang kuat dan pragmatis,”terangnya.
Ali Rif’an menyimpulkan bahwa dengan legitimasi publik tinggi dan dukungan parlemen besar, tidak ada alasan bagi Presiden Prabowo untuk gagal dalam memimpin. “Agustus Kelabu” menjadi ujian pertama stabilitas politik nasional, namun Presiden Prabowo dinilai berhasil meredam eskalasi konflik dengan cepat dan bijak. “Contohnya, banyak narasi negatif tentang MBG (seperti isu keracunan atau menu tidak layak) lebih viral di media sosial, sementara cerita positif dari masyarakat penerima manfaat kurang terekspos,”tandasnya.
Dikatakannya, secara umum, pemerintahan Prabowo–Gibran dinilai “on the track” baik dari sisi ekonomi, politik, maupun sosial. Dengan catatan agar tetap memperkuat komunikasi publik dan efisiensi birokrasi.
“Approval rating boleh tinggi, tapi pemerintah harus terus jaga trust publik dengan komunikasi yang cerdas dan kebijakan yang berpihak pada rakyat,” Ujar Ali.
Suasana dialog berlangsung hidup dan produktif. Para peserta menunjukkan antusiasnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang kritis dan tajam.
Septi menutup dengan harapan agar pemerintahan mampu menghadapi tantangan ke depan dengan optimisme dan kolaborasi bersama masyarakat.
