Beritaparlemen.com|Jakarta, — Dalam kegiatan resesnya di Kabupaten Bandung, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf turun langsung menyerap aspirasi. Mulai dari ketidaktepatan bansos, tumpang tindih data antar instansi, hingga belum meratanya program pemerintah, semua jadi catatan penting untuk dibenahi dari hulu.
Solusinya? Penguatan sistem administrasi kependudukan berbasis data tunggal.
Dede Yusuf mendorong pemanfaatan e-KTP sebagai kunci integrasi, sekaligus perlunya revisi UU Adminduk agar kebijakan lebih presisi dan berdampak nyata.
“Ke depan e-KTP akan dijadikan satu-satunya data tunggal administrasi kependudukan. Siapa yang berhak dapat bansos, subsidi BBM, BPJS dan layanan lain cukup barcode di e-KTP,” tegas Dede Yusuf.
Yuk, kawal bersama kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berpihak pada masyarakat.
