Sebanyak 414 pelajar Jakarta Selatan mendapat bantuan pengambilan ijazah tertunda. Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya pendampingan agar bantuan tepat sasaran dan membuka kesempatan kerja bagi warga kurang mampu.
Beritaparlemen.com|Jakarta, — Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Chicha Koeswoyo, mengawal penyaluran bantuan penebusan ijazah tertunda bagi warga kurang mampu di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Kamis (29/10/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Program Bantuan Pengambilan Ijazah Tertunda Tahap II Tahun 2026 yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui kerja sama dengan Baznas Bazis, Dinas Pendidikan, dan pihak sekolah.
Dalam kegiatan di Jakarta Selatan, sebanyak 414 pelajar tercatat sebagai penerima bantuan. Mereka terdiri atas 142 peserta didik dari wilayah Suku Dinas Pendidikan Jakarta Selatan I dan 272 peserta didik dari wilayah Jakarta Selatan II.
Chicha, yang juga menjabat Bendahara Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, mengatakan persoalan ijazah tertahan masih menjadi kendala bagi sebagian keluarga kurang mampu. Ia mengaku menerima banyak permohonan bantuan dari warga yang belum dapat mengambil dokumen kelulusan akibat tunggakan biaya pendidikan.
“Ijazah bukan sekadar selembar kertas, tetapi sebuah harapan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Advokasi terkait program ini perlu dilakukan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat kurang mampu,” ujar Chicha dalam keterangannya, Jumat (30/10/2026).
Menurut Chicha, pendampingan diperlukan untuk memastikan bantuan pemerintah menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Sebab, ijazah merupakan salah satu dokumen penting untuk melanjutkan pendidikan maupun memenuhi persyaratan administrasi ketika melamar pekerjaan.
Dorong Perluasan Sekolah Swasta Gratis
Selain mengawal penyaluran bantuan, Chicha mendorong Pemprov DKI Jakarta memperluas cakupan program pendidikan, termasuk pengembangan sekolah swasta gratis.
Menurutnya, bantuan pendidikan tidak cukup hanya menyelesaikan persoalan ijazah yang telah tertahan. Pemerintah juga perlu memperkuat kebijakan yang dapat mencegah munculnya persoalan serupa pada masa mendatang.
“Bantuan pendidikan di Jakarta juga sudah cukup beragam, meliputi berbagai jenjang pendidikan, baik swasta maupun negeri. Ke depan, bantuan pendidikan ini harus diperluas jangkauannya, khususnya perluasan sekolah swasta gratis,” katanya.
Chicha menilai akses pendidikan yang lebih merata menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Jakarta.
Ia juga mengapresiasi komitmen Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno dalam menjalankan program penebusan ijazah sebagai salah satu prioritas pelayanan pendidikan.
Pemkot Jakarta Selatan Salurkan Bantuan kepada 414 Pelajar
Wali Kota Jakarta Selatan Syafrin Liputo mengatakan program penebusan ijazah merupakan upaya pemerintah memastikan keterbatasan ekonomi tidak menghalangi masa depan peserta didik.
Syafrin menjelaskan, keberhasilan program tersebut melibatkan kerja sama Suku Dinas Pendidikan, Baznas Bazis, pihak sekolah, dan anggota DPRD DKI Jakarta.
Berdasarkan data Pemerintah Kota Jakarta Selatan, sepanjang 2025 sebanyak 1.828 peserta didik telah terbantu melalui program pengambilan ijazah tertunda. Sementara itu, jumlah penerima bantuan tahap pertama dan kedua pada 2026 mencapai 760 peserta didik.
Secara keseluruhan, Pemprov DKI Jakarta sebelumnya mengumumkan bantuan Pemutihan Ijazah Tahap II Tahun 2026 bagi 2.810 warga dengan nilai sekitar Rp4,67 miliar.
Program tersebut mencakup lulusan berbagai jenjang pendidikan yang mengalami kesulitan mengambil ijazah akibat kendala biaya.
Pengawasan Tidak Berhenti pada Penyaluran Bantuan
Penyaluran bantuan penebusan ijazah diharapkan dapat mengurangi hambatan administratif yang selama ini dihadapi warga setelah menyelesaikan pendidikan.
Meski demikian, manfaat program juga perlu dilihat dari tindak lanjut setelah ijazah diterima, termasuk kemampuan penerima untuk melanjutkan pendidikan, mengikuti pelatihan, atau memenuhi persyaratan melamar pekerjaan.
Pendataan penerima, ketepatan sasaran, serta penyelesaian administrasi menjadi bagian penting dalam memastikan program berjalan efektif.
Chicha menegaskan perlunya kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah daerah, lembaga pengelola dana sosial, dan masyarakat agar bantuan pendidikan semakin luas jangkauannya.
Melalui pengawasan dan pendampingan tersebut, persoalan ijazah tertahan diharapkan tidak terus menjadi penghalang bagi warga Jakarta untuk memperoleh kesempatan pendidikan dan penghidupan yang lebih baik. (La Sasqi)
