Berita Parlemen
Berita UtamaFitured

Di Balik Jabatan Gibran

Di Balik Jabatan Gibran

Di Balik Jabatan Gibran
Oleh: Saskia Ubaidi

Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau ijazah luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan kelulusan pendidikan menengah Gibran Rakabuming Raka. Namun, permohonan yang mempersoalkan syarat pendidikannya dinyatakan tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Temuan dan amar tersebut tertuang dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pada Selasa (6/10/2026). Permohonan diajukan oleh Komite Independen Pemantau Pemilu, Partai Ummat, Denny Indrayana, serta sejumlah pemohon lain terkait syarat pendidikan Gibran dalam pencalonannya sebagai wakil presiden pada Pemilu 2024.

Pemeriksaan dokumen pendidikan

Dalam pertimbangannya, MK merujuk Pasal 169 huruf r UU Pemilu yang mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden berpendidikan paling rendah tamat SMA, MA, SMK, MAK, atau sekolah lain yang sederajat. Mahkamah juga Merujuk Pasal 227 huruf l tentang dokumen bukti penerimaan.

Pemeriksaan Surat meliputi Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 dan dokumen yang menjadi dasar penerbitannya.

Menurut keterangan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang dicatat dalam keputusan, penilaian penyetaraan mempertimbangkan lama studi, nilai, dan padanan struktur kurikulum. Berdasarkan penilaian tersebut, Gibran dinyatakan memiliki pengetahuan yang disetarakan dengan SMK pada bidang akuntansi dan keuangan.

Setelah memeriksa bukti dan keterangan dalam konferensi, Mahkamah menilai sertifikat kehadiran beserta dokumen pendukung yang digunakan bukan bukti kelulusan atau tamat pendidikan yang dipersyaratkan.

Mahkamah juga menyatakan bahwa penilaian “memiliki pengetahuan yang setara” berbeda dengan telah menamatkan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam UU Pemilu. Menurut MK, surat tersebut merupakan penyetaraan pengetahuan setara tamat SMK, bukan penyetaraan surat tanda tamat belajar pendidikan menengah di luar negeri.

Keterangan KPU

Dalam konferensi pada 1 Oktober 2026, mantan Ketua KPU Hasyim Asy’ari, yang dihadirkan sebagai Saksi oleh KPU, membantah adanya motif untuk memudahkan calon tertentu.

Hasyim menjelaskan bahwa KPU tidak melakukan klarifikasi terhadap dokumen pendidikan Gibran karena saat itu KPU tidak memiliki keraguan dan tidak menerima laporan masyarakat. Ia juga menyebut dokumen serupa pernah digunakan dalam Pilkada Surakarta 2020.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan menganggap suatu produk administrasi sah perlu disertai kecermatan dan kehati-hatian. Mahkamah juga menilai kondisi “kerraguan” sebagai dasar klarifikasi bersifat subjektif dan tidak memiliki parameter yang dapat diukur secara objektif serta akuntabel.

Permohonan tidak dapat diterima

MK menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Ketentuan yang dirujuk Mahkamah mengatur bahwa tuntutan dalam perkara hasil pemilu presiden dan wakil presiden adalah pasangan calon. Sementara itu, para pemohon dalam perkara ini terdiri atas organisasi, partai politik, dan perseorangan.

Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa Gibran tidak lagi berstatus calon wakil presiden setelah dilantik pada 20 Oktober 2024. Oleh karena itu, MK menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasinya sebagai wakil presiden melalui permohonan tersebut.

Dalam amar putusannya, MK mengabulkan eksepsi KPU mengenai kedudukan hukum para pemohon dan menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Putusan tersebut tidak membatalkan jabatan Gibran sebagai wakil presiden.

Mahkamah menyatakan tindak lanjut atas temuan mengenai bukti pendidikan tersebut menjadi ranah lembaga yang berwenang menilai keabsahan dan keterpenuhan persyaratan sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Related posts

Usep Supratman Membantah Soal Dugaan “Pelesiran” ke Bali, Ada Miskomunikasi Dengan Ketua DPRD

Redaksi

Betonisasi Jalan Lingkungan Dan Rehabilitas di Desa Tajur, Kec. Citereup

Redaksi

Adi Suwardi Dewan: Pengusaha Tidak Taat Pajak, Lebih Baik Hengkang dari Kabupaten Bogor

Redaksi

Pelindo Regional 2 Tanjung Priok Sosialisasikan Permintaan Layanan Air Bersih Kapal Melalui Sistem Phinnisi

Redaksi

Satgas Covid-19 Usut Dugaan Kecurangan Proses Karantina

Redaksi

Anggota DPRD Kota Depok Samuel Perjuangkan Aspirasi Warga

Redaksi

Leave a Comment