Oleh: Saskia Ubaidi (Aktivis pro Demokrasi Ekonomi)
Pemilihan umum di Indonesia sering kali disertai oleh berbagai rekayasa yang mencoba mempengaruhi pilihan masyarakat. Mulai dari kampanye hitam hingga penyebaran berita bohong, praktik ini telah menjadi bagian dari budaya politik tanah air. Meskipun terasa muak dengan politik yang terlihat belum sepenuhnya dewasa, sebagai warga negara yang baik, kita memiliki tanggung jawab untuk tidak terpengaruh dan memilih pemimpin yang berkualitas serta berintegritas.
Seperti Kita ketahui, pemilu seperti di banyak negara lainnya, merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi. Namun, isu yang semakin mencuat terkait dengan pemilu adalah praktik money politic, terutama yang dilakukan oleh oligarki politik.
Oligarki, yang merujuk pada kelompok kecil individu atau keluarga yang mendominasi dan mengendalikan kebijakan politik, memiliki dampak besar pada integritas dan keadilan pemilu.
Money politic dalam konteks oligarki sering kali melibatkan penggunaan kekayaan dan sumber daya finansial yang besar untuk memengaruhi hasil pemilu.
Oligarki menggunakan dana besar untuk kampanye, kampanye hitam, dan pembelian suara, menciptakan ketidaksetaraan yang signifikan dalam akses politik. Hal ini tidak hanya merugikan proses demokrasi, tetapi juga memberikan keuntungan yang tidak adil kepada kandidat atau partai.
Oligarki seringkali memiliki kontrol yang kuat atas media dan informasi, memanfaatkannya untuk menyebarkan narasi yang mendukung kepentingan mereka. Penyebaran berita bohong dan manipulasi informasi dapat menjadi alat efektif untuk mempengaruhi persepsi publik dan hasil pemilu.
Dampak dari money politic oleh oligarki tidak hanya terbatas pada periode pemilu. Setelah terpilih, para pejabat yang didukung oleh oligarki cenderung lebih memprioritaskan kepentingan kelompok kecil mereka daripada kepentingan masyarakat luas. Ini menciptakan lingkungan politik yang rentan terhadap korupsi dan kebijakan yang tidak memihak banyak orang karena ongkos politik diawal yang mahal
Untuk mengatasi tantangan money politic yang dilakukan oleh oligarki, dibutuhkan reformasi sistem politik dan pemilu.
Meningkatkan transparansi pembiayaan kampanye, memberlakukan aturan yang ketat terkait dengan donasi politik, dan memberikan akses yang lebih adil kepada kandidat dengan sumber daya terbatas dapat menjadi langkah-langkah yang efektif. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan dan pemantauan pemilu juga krusial untuk memastikan keberlangsungan demokrasi yang sehat.
Kita mengenal SIPP (Sistem Informasi Pengelolaan Partai Politik) sebagai sistem informasi yang dikembangkan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) Indonesia.
SIPP bertujuan untuk memudahkan partai politik dalam pengelolaan administrasi internal mereka, termasuk pencatatan keuangan, anggota partai, dan berbagai informasi terkait lainnya. Dengan adanya SIPP, diharapkan transparansi dan akuntabilitas partai politik dapat ditingkatkan. Seharusnya SIPP ini bisa menjadi sarana akuntabilitas yang bisa diakses publik, namun kenyataannya keberjalanan SIPP pada setiap partai bisa berbeda tergantung pada implementasi dan dukungan dari pihak terkait.
Money politic , terutama dalam konteks penambangan ekstraktif.
Money politik, terutama dalam konteks penambangan ekstraktif, dapat menciptakan masalah serius. Distorsi dalam kebijakan penambangan dapat terjadi akibat ketidakseimbangan antara kepentingan politik dan ekonomi. Hal ini dapat merugikan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Praktik donasi politik dari sektor penambangan dapat memengaruhi pengambilan keputusan, menyebabkan penyalahgunaan sumber daya alam, dan mengorbankan kepentingan masyarakat secara luas.
Penelitian telah menunjukkan dampak sosial-ekonomi dan politik yang signifikan dari industri penambangan. Dengan dampak yang terkait, termasuk pendapatan, pekerjaan, kemiskinan, kesehatan, dan keselamatan, sektor ini memiliki implikasi mendalam terhadap masyarakat. Tidak heran jika, donasi politik dari industri penambangan harus menjadi perhatian publik karena dapat mengakibatkan distorsi dalam kebijakan.
Saya mencoba membuat sebuah ilustrasi sederhana menanggapi permasalahan ini.
Betapa sulitnya menghindari money politic dalam bidang ekstraktif, banyak kebijakan dimanipulasi para oligark hanya untuk Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP).
Money politic dapat memainkan peran kunci dalam mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP). Para oligark yang memiliki kekayaan dan pengaruh dapat menggunakan dana besar untuk memberikan kontribusi kepada partai politik atau pejabat yang berwenang.
Dalam pertukaran, mereka mungkin mendapatkan izin usaha dengan syarat-syarat yang menguntungkan mereka, bahkan jika itu tidak sejalan dengan kepentingan lingkungan atau masyarakat setempat, ACC di akhir pun tetapi didapat.
Selain itu ada Pengaruh dalam Pembuatan Kebijakan Pertambangan, Bagi Kaum oligark dapat memanfaatkan keperluan dana politik untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan pertambangan.
Hal ini bisa biasanya melaluo pemilihan pejabat yang mendukung kebijakan yang menguntungkan oligarki, atau bahkan lebih ekstrim memanipulasi proses legislatif untuk memastikan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan mereka.
Kebijakan yang seharusnya melibatkan pertimbangan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dapat terdistorsi karena intervensi kepentingan pribadi.
Selain itu Media dan Propaganda milk Oligarki yang terlibat dalam sektor ekstraktif dapat menggunakan kekayaan mereka untuk mengontrol atau mempengaruhi media. Dengan cara ini, mereka dapat menyajikan informasi secara bias yang mendukung kebijakan atau tindakan tertentu, menciptakan narasi yang menguntungkan mereka sambil meredam suara kritis atau alternatif.
Dana Corporate Social Responsibility (CSR) pun bisa dijalankan sebagai penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR).
Oligarki dapat menggunakan dana CSR untuk membuat citra positif di mata masyarakat, bahkan jika kebijakan operasional mereka merugikan lingkungan atau masyarakat setempat. Dengan demikian, praktik CSR menjadi alat politik yang dipolitisasi.
Jadi jelas sekali mengatasi tantangan ini, diperlukan transparansi yang lebih besar dalam pendanaan politik, regulasi yang ketat dalam pemberian izin usaha, serta keterlibatan masyarakat yang lebih aktif dalam pengawasan kebijakan ekstraktif.
Maka dari itu, penting bagi kita sebagai pemilih untuk memilih pemimpin yang tidak hanya memiliki kualitas, tetapi juga integritas yang tinggi.
Pemimpin yang mampu memimpin dengan adil dan membawa perubahan positif bagi Indonesia. Dengan memilih dengan bijak, kita dapat bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik dan maju ke depannya. Integritas pemimpin menjadi kunci untuk melawan rekayasa politik dan menjaga keberlanjutan serta kesejahteraan masyarakat.
Ketika kita berbicara tentang kebutuhan akan pemimpin yang benar-benar memilih untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu, apakah ini sekadar cita-cita yang jauh dari kenyataan ?
Meskipun tantangan besar terus muncul, harapan untuk memiliki pemimpin yang berintegritas dan berkomitmen terhadap keadilan adalah dasar dari perjalanan kita menuju perbaikan.
Kita tidak boleh meremehkan peran kita sebagai pemilih. Dengan menyadari pentingnya memilih pemimpin yang mementingkan kepentingan kolektif, kita dapat membentuk arah politik negara.
Reformasi dan perubahan dapat menjadi kenyataan jika kita bersatu untuk membangun fondasi politik yang kokoh. Kita memerlukan Pemimpin yang berkomitmen pada kebenaran, keadilan, dan keberlanjutan adalah investasi jangka panjang untuk masa depan yang lebih baik.
Jadi, apakah ini hanya cita-cita atau kenyataan? Jawabannya ada di tangan kita sebagai masyarakat.
Dengan melibatkan diri secara aktif dalam proses demokrasi, kita dapat mewujudkan visi ini menjadi kenyataan. Pilihlah pemimpin yang melihat kepentingan negara sebagai prioritas utama, dan bersama-sama kita bisa membangun masa depan Indonesia yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.
Pemimpin Bersih, Rakyat Sejahtera : Masa depan Indonesia yang adil & terarah.
