Berita Parlemen
Berita UtamaFitured

Pemerintah Daerah Harus Memantau Pergerakan Harga Sembako dan Menekan Laju Inflasi

Pemerintah Daerah Harus Memantau Pergerakan Harga Sembako dan Menekan Laju Inflasi

beritaparlemen.com|Jakarta — Presiden RI Joko Widodo (Joko Widodo) meminta para gubernur, bupati, dan wali kota bersama-sama dengan Bank Indonesia (BI) untuk terus memantau harga barang dan jasa yang ada di lapangan sehingga dapat mendeteksi sedini mungkin gejolak harga yang ada.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia Tahun 2023, di Sentul International Convention Centre, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/01/2023).

“Ini tolong bupati, wali kota, gubernur sering-sering masuk pasar. Cek betul di lapangan, apakah data yang diberikan itu sesuai dengan fakta-fakta di lapangan,” ujarnya.

Presiden meminta para gubernur, bupati, dan wali kota untuk bekerja secara detail dalam memantau pergerakan harga, utamanya harga bahan pokok.

“Beras, saya sudah dua hari yang lalu memperingatkan Bulog untuk masalah ini karena di lapangan 79 daerah beras mengalami kenaikan yang tidak sedikit. Urusan telur, 89 daerah juga mengalami hal yang sama, naik. Urusan kecil-kecil, urusan tomat, 82 daerah mengalami kenaikan, dan daging ayam ras, 75 daerah mengalami kenaikan,” ujarnya.

Selain itu, Presiden juga meminta para kepala daerah berhati-hati dalam menetapkan tarif yang diatur oleh pemerintah daerah karena dapat memicu inflasi.

“Yang berkaitan dengan tarif angkutan misalnya, tarif PDAM, hati-hati menentukan, itu bisa menjadikan inflasi naik. Jadi dihitung betul, kalau masih kuat ditahan, kalau enggak kuat, naik enggak apa-apa tapi sekecil mungkin. Jangan sampai ada PDAM menaikkan lebih dari 100 persen, karena data yang masuk ke saya ada,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Kepala Negara juga meminta Badan Pusat Statistik (BPS) yang ada di daerah untuk memberikan data yang akurat kepada para kepala daerah.

“Saya melihat sekarang ini dari Kemendagri [Kementerian Dalam Negeri], dari BI semuanya terus menyampaikan informasi ke daerah, sehingga daerah semuanya memiliki data,” imbuhnya.(setkab.go.id)

 

Related posts

Ketum PPGP Ansor: Kita Harus Berdaulat Secara Ekonomi, Politik dan Kekuatan Sosial

Redaksi

Halal Bil Halal Serentak Partai Amanat Nasional di DPD PAN Kota Depok

Redaksi

Ketua PPK Haranggaol, Kabupaten Simalungun Ajak Warga Bantu Pantarlih

Redaksi

Pemerintah Siapkan 315 Ribu Ton Beras Untuk Operasi Pasar

Redaksi

Jubir KPK: Pernyataan Kuasa Hukum Ade Yasin Tidak Benar

Redaksi

Mencari Solusi Fenomena Sekolah Sepi Murid

Redaksi

Leave a Comment