Beritaparlemen.com|Depok, — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) Hakim di Pengadilan Negeri Depok pada Kamis (5/2). Dalam operasi senyap tersebut KPK berhasil mengamankan uang Ratusan Juta Rupiah.
Menanggapi hal tersebut Pengamat Kebijakan Publik dan Anggaran mengapresiasi kinerja KPK dalam menjalankan tugasnya.
“Kita apresiasi upaya KPK melakukan berbagai operasi OTT terhadap aktor-aktor Negara yang terlibat korupsi. Kasus ini harus menjadi sinyal penting bagi pemerintah pusat terhadap kejahatan korupsi,”ujar Peneliti Kebijakan Publik dari IDP-LP ini.
Riko mengungkapkan, Penegak hukum yang terlibat korupsi harus diberikan sanksi berat termasuk hakim koruptor ini. Pasalnya, upaya tersebut sebagai bagian dari menyelamatkan kerugian Negara dan menjaga integritas birokrasi.
“Pelaku kejahatan koruptor harus ditindak tegas, terlebih pada hakim koruptor ini. Begitu juga bagi pelaku koruptor lainnya melalui penegakan hukum maksimal, termasuk pidana penjara, denda, dan pencabutan hak politik, agar memberikan efek jera,”katanya.
Menurutnya, Mahkamah Agung (MA) sepatutnya meningkatkan pembinaan dan pengawasan para hakim di daerah. Pasalnya, mengaca dari kasus tersebut penangkapan OTT terjadi di Daerah.
“Tentu, masih banyak kasus korupsi yang masih belum terungkap. Sebab, pola kejahatan korupsi itu berulang. Makanya, harus dipotong dengan sistem pengawasan yang ketat. Peran aktif publik dan media massa dalam memantau segala dugaan korupsi sangat diperlukan,”tandasnya.
Sebagaimana diketahui, Kasus OTT yang menimpa hakim Depok ini diduga berkaitan dengan suap penanganan perkara sengketa lahan, dengan barang bukti uang ratusan juta rupiah. Sampai saat ini kasus tersebut terus dalam pengembangan.
