Beritaparlemen.com|Bogor – Direktur Eksekutif Lembaga Pemerhati Kebijakan Pemerintah (LPKP) Rahmatullah soroti anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bogor melakukan diduga pelesiran ke Bali disaat masa pandemi covid-19 sedang terjadi.
Di saat pemerintah menghimbau masyarakatnya agar tidak berkerumun dan bepergian ke luar kota di masa pandemi Covid-19, justru hal terbalik dilakukan oleh para Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Komisi I yang melakukan diduga pelesiran ke Bali.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif LPKP Rahmatullah menyayangkan kegiatan Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, yang masih saja melakulan ‘pelesiran’ ke Bali. Padahal, penyebaran Covid-19 di semua daerah untuk saat ini masih tinggi.
“Terlebih lagi Bali, itu kan merupakan destinasi wisata yang cukup populer, jadi dikhawatirkan disana malah kenapa-kenapa,” ungkap Rahmatullah kepada wartawan Selasa (8/3/22) melalui pesan singkatnya.
Tak hanya itu, Along sapaan akrab Rahmatullah juga mengkritisi pelesiran ke Bali itu dalam rangka apa. Pasalnya, jangan sampai ada kesan pelesiran ini hanya bertujuan untuk menghabiskan anggaran saja, tanpa ada output yang jelas.
Sementara, kata Along, rakyat Kabupaten Bogor sendiri, masih dalam kondisi bimbang akan masih masifnya penyebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten Bogor ini.
“Saya rasa ini jangan hanya dijadikan ajang untuk menghabiskan anggaran saja, sementara hasilnya tidak ada. Yang jelas kegiatan DPRD itu setiap komisi pastinya ada pembahasan baik nota dinas yang telah diketahui oleh Ketua DPRD, lah ini agendanya saja tidak jelas,” katanya.
Kendati demikian kata Rahmatullah, anggota dewan yang pelesiran ke Bali di saat kondisi masyarakat serba susah itu tandanya gak punya hati dan pikiran.
“Harusnya kedepan tidak usah dipilih lagi jadi anggota dewan, masa mereka berbahagia di atas penderitaan rakyat nya sendiri,” sebut Along.
Apalagi, kata Along, tidak ada manfaat sama sekali untuk masyarakatnya sendiri. “Saya yakin mereka (Anggota Komisi I, red) hanya hura-hura saja disana dan buang-buang anggaran,” kesalnya.
“Pastinya anggaran kunker nya dari APBD, mana mungkin mereka mau pake uang pribadinya sendiri,” kata Along menambahkan.
Masih kata Along, harusnya Ketua DPRD Kabupaten Bogor mengetahui adanya Anggota Dewan melakukan kunjungan kerja ke luar kota, namun nyatanya setelah dikonfirmasi awak media Ketua DPRD saja tidak mengetahui anggota Komisi 1 melakukan kunjungan kerja ke Bali.
“Ini kan sama saja tidak menghargai keberadaan ketua DPRD, dan saya rasa hal ini menunjukan sangat lemahnya tingkat komunikasi serta koordinasi di dalam Lembaga legislatif itu sendiri,” tandasnya.
