Beritaparlemen.com|Depok, — Komisi B DPRD Kota Depok pada masa sidang pertama tahun sidang 2024 memberikan penekanan pada isu strategis pembangunan Kota Depok tahun 2021 – 2026. Rencana Kerja Komisi B DPRD Kota Depok yang disampaikan Sekretaris Komisi B Priyanti Susilawati, dalam Rapat Paripurna yang digelar pada hari Selasa, 2 Januari 2024, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Depok.
Rapat Paripurna secara tatap muka dan virtual tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Depok HTM.Yusufsyah Putra, yang didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Depok H.Tajudin Tabri yang dihadiri para Anggota DPRD Kota Depok, Wali Kota Depok Muhammad Idris, Forkopimda, Kepala OPD dan Pers.
Sesuai dengan Tugas dan fungsi Komisi B dalam melaksanakan tugas pengawasan secara intensif dan berkesinambungan pada urusan pemerintahan bidang perekonomian.
Lebih lanjut dijelaskannya bahwa Komisi B akan fokus pada: 1. Pemberdayaan usaha mikro dan pedagang kaki lima. 2. Meningkatkan program kerjasama antar kota terkait pemasaran hasil IKM dan UM. 3. Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru (WUB) sesuai dengan janji Wali Kota. 4. Meningkatkan daya saing UMKM melalui penyediaan tempat usaha kios/gerai UMKM yang strategis, aman dan nyaman di dalam lokasi pasar-pasar modern dan bimbingan pemasaran/penjualan secara online. 5. Pengawasan terhadap bidang ketahanan pangan, indiustri dan perdagangan. 6. Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana pertanian di Kota Depok. 7. Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Depok. 8. Memaksimalkan potensi-potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. 9. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang TJSLP DAN PKB
Dalam rangka pencapaian rencana kerja tersebut maka Komisi B DPRD Kota telah menyusun sejumlah langkah-langkah agar bisa melakukan tugas dan fungsi secara maksimal. Adapun langkah tersebut terdiri dari Rapat kerja komisi dengan perangkat daerah; Tinjauan lapangan terkait mengenai pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian, Rapat dengar pendapat umum; Kegiatan kunjungan kerja ke daerah lain yang telah berhasil dalam meningkatkan pendapatan daerah; Rapat internal persiapan penyusunan rekomendasi; Peningkatan kualitas rekomendasi DPRD Komisi B dalam pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian; Rapat finalisasi penyusunan rekomendasi Komisi B.
